Upaya pemerintah dalam merealisasikan amanat UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Berdasarkan Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah memberikan anggaran pendidikan dari sekolah tingkat usia dini sampai pada tingkat SMA / SMK atau yang disebut dengan wajib belajar 13 tahun. Salah satu anggaran pendidikan yang akan di terima adalah dana operasional sekolah atau disingkat BOS.
BOS merupakan anggaran untuk operasional sekolah yang menjadi kebutuhan siswa dan siswi di sekolah. Dalam pengguanaanya BOS sudah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022 yang di dalamnya sudah mengatur mengenai penggunaan dana BOS. Pada tahun 2022 setelah di berlakukannya kurikulum merdeka dana BOS di bagi menjadi 2 yaitu dana BOS reguler dan dana BOS Kinerja. Dana BOS reguler dalam penggunaanya untuk mecukupi kebutuhan sekolah "Yang telah di atur dalam peraturan" meliputi program penerimaan peserta didik baru, penyediaan sarana dan prasaranan, kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa dan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dan peningkatan guru dalam keprofesionalnya termasuk pembayaran guru honor sekolah sesuai dengan peraturan. Sedangkan untuk BOS Kinerja diharapkan mampu untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru yang membutuhkan biaya tambahan, digitalisasi sekolah dan perencanaan berbasis data.